Umrah Saat Ramadhan 1445 H, Ini Imbauan Kemenag

Jakarta (PHU) — Umat muslim akan memasuki bulan Ramadhan 1445H. Animo masyarakat Indonesia dan umat Islam dunia melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadhan sangat tinggi, sehingga Pemerintah perlu memberikan berbagai imbauan agar ibadah umrah dapat berjalan dengan aman, nyaman, sehat, dan memenuhi prinsip syariat.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah dengan program 5 pasti umrah. Hal ini disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani.

“Kami tetap meminta kepada para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memberikan pelayanan kepada jemaah umrah dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan. Utamakan kepentingan jemaah, karena bisnis PPIU adalah bisnis jasa perjalanan sehingga hak-hak jemaah harus diperhatikan dan dipenuhi,” tegas Jaja Jaelani di Kantor Kemenag RI, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Jum’at (8/3/2024).

Jaja juga berpesan agar masyarakat tetap mengingat program 5 Pasti Umrah sebelum memilih biro perjalanan umrah.

“Masyarakat sebelum berangkat umrah harus pastikan lima hal yaitu pastikan biro perjalanan berizin PPIU, pastikan visanya, pastikan tiket pesawat pergi pulang (PP), pastikan harganya, dan pastikan hotelnya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban travel tidak berizin PPIU atau tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai,” ujar Jaja menjelaskan.

Selain itu Direktur Bina UHK juga meminta PPIU membuat surat perjanjian tertulis dengan jemaah umrah tentang pelayanan umrah yang akan diberikan.

Baca Juga : PAKET UMROH PROMO

“Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dalam Pasal 94 salah satu kewajiban PPIU adalah menyediakan pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi, dan pelayanan lainnya sesuai perjanjian tertulis,” kata Jaja menambahkan penjelasannya.

Jaja pun berharap tidak ingin ada kejadian wanprestasi layanan umrah Ramadhan terjadi kembali dan berujung perselisihan antara PPIU dan jemaah umrah.

“Tahun lalu ada puluhan jemaah umrah mengadu karena tidak mendapatkan layanan hotel dan konsumsi yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Kami butuh waktu beberapa kali untuk memediasi jemaah dan PPIU karena tidak adanya perjanjian tertulis. Kejadian seperti itu dapat dihindari bila ada perjanjian tertulis dan PPIU memberikan pelayanan yang sesuai dengan PMA Nomor 5 Tahun 2021,” paparnya.

Jaja Jaelani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU tersebut juga memerintahkan jajaran Kementerian Agama di pusat dan daerah menjalankan fungsi pengawasan umrah dengan baik.

“Kini marak kembali permasalahan umrah, kami minta Kemenag Kab/Kota dan Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi terus memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PPIU dan melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya masalah umrah. Bila ditemukan sedikit saja kejanggalan agar segera dilakukan penanganan agar masalah tidak menjadi semakin besar,” perintah Jaja kepada jajarannya.

“Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1445H. Semoga selama berpuasa kita tetap dapat menjalankan tugas dengan produktif dan optimal,” pungkasnya. ( Source : Humas Kemenag)

Penulis : Benny Andriyos

Editor : Tree Agung Nugroho

Fotografer : Amnia Salma

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top